MENUJU TATA KELOLA DESA YANG BAIK UNTUK AKUNTABILITAS DANA DESA
Keywords:
good governance village, Accountability dan village funds
Abstract
The principle of autonomy as wide as in the regional sense is given the authority to administer and regulate all government affairs outside the central government affairs spcefied in the law. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 and Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 on regional autonomy expressly authorize regencies and villages to regulate and manage their own households. In the line with the laws, it is necessary to have a good correct, tranparant and accountable financial management system. The purpose of this study is to find out how village governance can improve village fund accountability. This research is included in the type of qualitative research. Technique of data analysis is done by using data reduction step, data presentation and verification and make conclusion from research result. The results showed that good governance village was able to increase accountability of village funds.References
Evans, J. H., dan J. M. Patton. 1987. Signaling and Monitoring in Public Sector Accounting. Journal of Accounting Research 25: 130–158.
Justita Dura. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Jurnal JIBEKA Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016: 26 - 32
Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Bogor.
Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, Agus Widodo. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. JEB Volume XIX. Agustus 2016
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Bupati Pekalongan Nomot 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
Prasojo, E., dan T. Kurniawan. 2008. Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dan Sejumlah Daerah di Indonesia. Makalah disajikan dalam The 5th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia. Banjarmasin.
Robi Maulana M. 2014. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maajalengka.
Santosa, P. 2008. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Aditama.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
Justita Dura. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Jurnal JIBEKA Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016: 26 - 32
Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Bogor.
Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, Agus Widodo. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. JEB Volume XIX. Agustus 2016
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Bupati Pekalongan Nomot 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
Prasojo, E., dan T. Kurniawan. 2008. Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dan Sejumlah Daerah di Indonesia. Makalah disajikan dalam The 5th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia. Banjarmasin.
Robi Maulana M. 2014. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maajalengka.
Santosa, P. 2008. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Aditama.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
Section
Makalah Pendukung
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
