TATA KELOLA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH : STUDI KUALITATIF

Abstract

Di negara demokrasi seperti Indonesia, kebutuhan akan informasi tentang publik sangat penting, termasuk informasi public pemerintah daerah. Dimana, mekasnisme transparansi bagi pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntanbilitasnya. Serupa dengan perusahaan, pemerintah daerah harus bertanggung jawab pada berbagai stakeholder, diantaranya bondholder, pembayar pajak, badan regulasi dan publik secara umum. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders adalah dengan menerapkan praktik tata kelola yang baik. Namun demikian, masih perlu ada peninjauan terhadap tata kelola dan akuntanbilitas pada pemerintah daerah di Indonesia. Ada catatan bahwa lembaga – lembaga pemerintah daerah banyak yang belum memiliki kapasitas dan belum mampu mengelola sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Melalui metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara yaitu wawancara semi struktur dengan bebrbagai stakeholder, antara lain pegawai pemerintah daerah yang berwenang, anggota dewan daerah dan masyarakat yang peduli dengan APBD kapubaten di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Hasil temuan penelitian memberikan gambaran bahwa di pemerintah kabupaten telah menerapkan tata kelola pemerintah daerah. Meskipun pada proses penentuan besaran (angka) anggaran pendapatan dan belanja (APBD) masih perlu penjelasan yang lebih lanjut.